Kontroversi Draf RUU BIN


Kondisi Faktual

Pemerintah mengusulkan kewenangan penyadapan yang prestisius untuk Bandan Intelijen Negara (BIN) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Intelijen Negara yang kini sedang dikaji oleh Komisi I DPR RI.

 

Ada 247 Matriks Rekapitulasi RUU Tentang Intelijen Negara, yaitu pembahasan  sekitar 58 jumlah Daftar Inventaris Masalah (DIM) untuk karakteristik tetap, redaksional ada 39 DIM, dan subtansial ada 30 DIM. Sedangkan untuk subtansi baru sekitar 50 DIM dan DIM yang dipertimbangkan maupun dihapuskan ada 70 subtansi DIM.

 

Kepala BIN, Jenderal (Purnawirawan) Sutanto menekankan bahwa kewenangan penyadapan bagi intelijen sangat penting agar BIN bisa mendeteksi sejak awal ancaman yang muncul, dan beliau meyakini bahwa kewenangan penyadapan ini juga akan membuat BIN bekerja efektif.

 

Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar mengatakan RUU Intelijen ini memang merupakan salah satu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011 karena selama ini kewenangan BIN tidak mempunyai payung hukum berupa undang-undang.

 

Data & Fakta

Pasal 14 ayat 1 draf RUU Intelijen Negara : Dalam melaksanakan tugas, BIN memiliki wewenang melakukan intersepsi komunikasi dan atau dokumen elektronik serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase dan atau kegiatan yang mengancam keamanan nasional.

 

Pasal 14 ayat 3 draf RUU Intelijen Negara menyebutkan bahwa BIN dapat meminta bantuan dari pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan aliran dana. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Bank Indonesia, Bank, Lembaga Keuangan bukan Bank, Lembaga Jasa Pengiriman Uang, dan Lembaga Analisis Transaksi Keuangan.

 

Nara Sumber

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti menyatakan RUU tersebut masih memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah tidak diakomodasinya nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam RUU tersebut. Misalnya, mengenai mekanisme penyadapan dalam Bagian V Pasal 31 RUU Intelijen tentang Wewenang Khusus yang menolak pengaturan mekanisme penyadapan melalui izin peradilan. Hal ini tentunya akan menimbulkan ancaman terhadap hak-hak privasi warga negara

 

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengatakan sebenarnya RUU Intelijen merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang tak kunjung memiliki kemajuan. Dimana perdebatan RUU intelijen ini menjadi bergulir tidak menentu, pihak pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil masing-masing membuat draf tanpa konsolidasi.

 

“Saat mereka (BIN) melakukan pengamanan dini harus didukung oleh Undang-undang Intelijen. Namun Undang-undang tersebut harus tidak boleh melanggar hukum, harus tetap berada dalam koridor demokrasi, koridor hukum, dan koridor HAM. Sehingga BIN tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu, politik tertentu, atau kekuasaan tertentu untuk mengamankan politik mereka dan tindakan-tindakan kriminal mereka seperti yang terjadi pada masa orde baru” – Anggota Komisi Pertahanan dan Keamanan DPR, Effendi Choiri.

“Mengawasi Twitter dan FB sah-sah saja karena itu sumber terbuka semua orang boleh mengambil informasi di situ. Tapi untuk BIN mereka harus klasifikasi mana yang akan diawasi karena Twitter dan FB banyak yang nggak serius, tapi apakah di situ ada hal-hal yang terkait dengan rahasia negara terkait dengan membahayakan itu bisa diklasifikasi divalidasi kemudian dianalisa. Apakah istilah alay ‘anak layangan’, ada rahasianya di situ.” – Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring.

“Penangkapan dan penahanan boleh dilakukan selama dikoordinasikan dan tetap dilakukan oleh pihak kepolisian atau lembaga penyidik lain yang berwenang dan diakui dalam Undang-undang.” – Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Hayono Isman.

 

“Komisi I masih akan terus mengundang KONTRAS, akademisi, tokoh-tokoh madani untuk terus menerima masukan. Begitu pula pemerintah. Mereka mengundang tokoh masyarakat, mengundang LSM untuk meminta masukan. Semua itu dilakukan agar dapat diterima oleh setiap kalangan.” – Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Haryono Isman.

 

 

Analisa

Draf RUU BIN menyuratkan kewenangan BIN untuk melakukan penangkapan, penahanan, pemeriksaan dan penggeledahan, serta pencegahan terhadap individu sebagai upaya pelindungan dan keselamatan Negara. Sedangkan pada Draf RUU Anti terorisme yang sedang menunggu pembahasan DPR, BIN diberikan kewenangan untuk menahan dan memeriksa tersangka teroris. Hal ini jadi mengingatkan saya pada keabsolutan wewenang Kopkapmtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang ada pada masa Orde Baru.

 

BIN yang seharusnya hanya memiliki kewenangan pengawasan terhadap urusan eksternal negara, dengan RUU Intelijen Negara ini akan disahkan juga untuk memasuki ranah politik domestik. Jika kewenangan BIN yang sedemikian luas tersebut disahkan oleh DPR menjadi UU, artinya BIN pun dapat membentuk strukturnya hingga tingkat kabupaten. Dan demi melaksanakan fungsinya BIN akan meng-intel warga sipil kapan saja ia mau dan menganggap ada syarat yang memadai untuk melakukan pengawasan. Hak masyarakat sipil untuk berkumpul dan mengutarakan pendapat secara kritis menjadi tidak lagi merdeka, karena sangat memungkinkan perserikatan atau pendapat yang dikemukakan  akan dianggap berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan Negara oleh BIN dan saat itu pula BIN dapat menangkap, menahan, dan menggeledahnya. Jelas ini bertentangan dengan hak asasi masyarakat sipil yang dilindungi oleh UUD ’45, di dalam Bab X Pasal 28. (Selengkapnya isi pasal 28 ini dapat dibaca di wikipedia)

 

Berikut saya lampirkan beberapa yang terkait langsung :

Pasal 28E

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

 

Negara memang berhak melakukan perlindungan dan pertahanan demi pemenuhan kelangsungan hidup dan keselamatannya, dan maka dari itu Negara wajib mengadakan sarana-sarana dan lembaga-lembaga hukum, antara lain membuat undang undang yang preventif atau bahkan represif. Tetapi pengadaan sarana, lembaga dan undang-undang juga sudah sepatutnya tidak mengorbankan hak-hak sipil masyarakat yang juga hidup di dalam Negara, apalagi hak-hak yang sifatnya asasi, yang jelas-jelas wajib dijunjung tinggi dan dilindungi (pasal 28I dan pasal 28J). Jangan sampai yang terjadi adalah mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan penguasa di luar kepentingan umum. Setiap penyusunan undang-undang baru secara mutlak wajib memperhatikan prinsip konstitusi (the Rule of Law) falsafah negara, Pancasila agar hak-hak dasar masyarakat tetap memiliki ruang yang merdeka, tanpa ancaman ketakutan.

 

Hal yang juga cukup menarik bagi saya berikutnya adalah usulan dari DPR mengenai pembentukan Lembaga Pengawas Intelijen. Atas dasar apakah munculnya kebutuhan akan lembaga tersebut? Menurut berita-berita yang tersebar di media cetak maupun elektronik, lembaga tersebut diajukan oleh DPR guna meminimalisir pemanfaatan BIN untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu, tapi pertanyaan saya berikutnya adalah bukankah lembaga tersebut juga memiliki potensi yang sama? Dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu. Apalagi jika anggota lembaga tersebut dibentuk dari anggota DPR, yang mana sudah jelas tidak netral (berlatar belakang partai), sedangkan BIN beranggotakan pihak netral (non partisan). Jadi apakah anggota lembaga tersebut akan mampu menjaga kerahasiaan informasi BIN? Akan efektifkah pembentukkan lembaga tersebut atau justru sengaja dibentuk untuk mengakomodir kepentingan politik pihak tertentu? Jika dirasa efektif, sejauh mana kewenangan lembaga tersebut? Apakah ini karena sebenarnya berdasarkan kesadaran akan keabsolutan kewenangan BIN jika RUU Intelijen Negara disahkan?

 

 

Usulan

RUU Intelijen Negara perlu dikoreksi, terutama relevansi targetnya, yaitu bukan memata-matai rakyat, melainkan memata-matai Negara-negara lain yang berpotensi melakukan tindakan-tindakan yang mengancam Negara dan rakyat. Misalnya dalam konteks manuver-manuver politik, militer, ekonomi, dan perdagangan. Dengan demikian, BIN dapat mengungkap taktik, strategi, dan tipu daya Negara-negara lain, sehingga Negara akan mampu menjaga eksistensi dan melindungi rekyatnya dari intervensi ekonomi, perdagangan, politik, maupun militer asing. Jika hal tersebut dilakukan, maka dapat dipastikan bahwa seluruh warga negara akan turut mendukung BIN, bahkan dengan sukarela akan berpartisipasi menjadi mata dan telinga tambahan bagi BIN.

 

Patut diingat bahwa kesadaran ideologi dan politik bukan sekadar untuk dijadikan ritual, melainkan sebuah sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Jika tidak, kita hanya akan tergilas oleh arus informasi yang sebagian besar dikuasai oleh Negara-negara lain, dan bukan mustahil jika warga Negara akan membenci pemerintahnya sendiri. Karena bahkan menulis di blog, facebook, atau twitter warga Negara harus sangat berhati-hati atau bisa saja tiba-tiba terjerat hukuman penjara 6 (enam) tahun.

 

Pembentukkan Lembaga Pengawas BIN jika memang karena dirasa bahwa pasal-pasal dalam RUU Intelijen Negara bisa digunakan untuk menjaga penguasa dari kursi kekuasaannya, dengan ‘memukul’ lawan-lawan politiknya, maka perlu dikaji lebih lanjut, apakah lembaga tersebut merupakan solusi yang tepat? Karena hal-hal yang sifatnya politis itu sebenarnya termasuk dalam implikasi lain yang sifatnya sekunder.

 

Jadi, pengesahan RUU Intelijen Negara efektif kah? Atau hanya akan menimbulkan banyak implikasi yang sifatnya cenderung negatif? Lembaga Pengawas BIN solutif kah? Atau merupakan tindakan represif bahkan subversif?

 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi di jejaring sosial perlu dibatasikah? Tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah sebagai pengguna kita sudah cukup bijak? Sebagai contoh, dalam kasus wikileaks yang lalu, dimana jelas-jelas tulisan yang terpapar di sana merupakan sebuah pelecehan terhadap kita sebagai bangsa berNegara, apakah kita melakukan tindakan yang tepat dan sesuai dengan kewajiban kita sebagai warga Negara? Ataukah kita secara tidak sadar malah ikut menjatuhkan Negara kita sendiri padahal di sisi lain kita sering kali mengkritisi tindakan pemerintah yang kita anggap merugikan Negara? Jadi sudah pantaskah kita menuntut hak-hak kita sebagai warga Negara? Mari kita refleksikan masing-masing.

 

Tulisan ini saya buat tanpa maksud untuk menyudutkan pihak-pihak manapun, baik yang terkait secara langsung maupun tidak. Tulisan ini sifatnya reflektif dan tidak ofensif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

 

Tambahan

Berikut beberapa postingan saya di twitter semalam :

 

@jooaan :  Sebagai negara yang juga meratifikasi KIHSP (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), bukannya Indonesia harusnya melakukan harmonisasi teoritis & praktis? Polemik hukum yang memusingkan.

 

@jooaan : Indonesia harusnya membuat jembatan penghubung antara Pasal 28 dgn Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

 

@jooaan : Bukankah persoalan politik & hukum harusnya sejalan & senafas? Apalagi proses keadilan harusnya ditegakkan di negara demokrasi, termasuk Indonesia.

 

@jooaan : RUU BIN ini masih belum jelas mana unsur-unsur objektif & subyektif dari proses hukumnya. Jagan sampai mengorbankan perlindungan hukum bagi warga negara.

 

@jooaan : Pertimbangkan bahwa tidak semua orang peduli & mengerti hukum. Siapapun bisa tiba-tiba dipenjara karena status facebook atau tweet atau tulisan di blog.

 

 

Penegakkan hukum jangan sampai dirusak oleh tujuan sepihak dari para penegak hukum dengan dalih menggunakan jalur hukum. Sungguh tindakan yang licik dari yang picik.

 

Kita bangsa yang bermartabat baik pemerintah maupun rakyatnya, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal mari kita bangkitkan dan implementasikan bersama. Gotong royong membangun Negara bersama-sama, rakyat dan pemerintah demi kelangsungan hidup berbagsa dan bernegara. Bhineka Tunggal Ika mari kita terapkan secara luas dalam setiap lini kehidupan kita.

 

 

Ada banyak cara untuk mengidap sakit jiwa, salah satunya menjadi warga negara Indonesia.” kutipan sajak berjudul Ada Banyak Cara karya Acep Zamzam Noor, Penyair Santri.

 

 

 

Advertisements
Comments
14 Responses to “Kontroversi Draf RUU BIN”
  1. RUU Arsitekk…? kapan yaa…… : )

    • Joan Arae says:

      ahahaha.. RUU penyiaran dulu berikutnya.. RUU Arsitek setelahnya mungkin.. Apalagi kalo arsitek yg membuat design gedung baru emang perlu aturan-aturan yg mendukung.. hahaha *asaaaalll* 😛

  2. Nover says:

    Atas nama negara, hak-hak kebebasan dikorbankan
    padahal di balik itu ada segudang kepentingan

    • Joan Arae says:

      RUU RUU berikutnya juga akan memberi kejutan kayaknya nih kak.. Dengar-dengar berikutnya ada RUU Penyiaran yang akan dikenakan kepada seluruh media (televisi, radio, cetak, digital).. WOW ya? 😐

  3. friend... says:

    Wow……

  4. Theny says:

    mksh mbak….. info ini sangat membantu.

  5. ceritapasar says:

    baca salinan ruu nya dulu ah…..

  6. wiko says:

    Ga masalah sih kalo BIN selalu mengawasi, sampai ke masalah2 pribadi. Yang penting aku ga merasa diawasi, dan apa yang mereka ketahui tentang aku bisa mereka simpan rapat dan tidak disalahgunakan.
    Freedom never exist, they just made us feel like we have it

    • Joan Arae says:

      Yups! Asal jelas konsepsinya, RUU BIN pasti didukung sama rakyat.. Tapi kalau sebaliknya.. Ya rakyat juga akan bertindak sebaliknya.. Semoga para perwakilan bisa membuat kebijakan yang relevan ya 🙂

  7. musa666 says:

    head-shot.. 🙂

    aku sih setuju saja tapi hendaknya tidak berlebihan dlm bertindak agar warga ini tdk merasa terkekang sepenuhnya dlm berekspresi. kalau pun itu terjadi, sama saja kita memasuki jaman orde baru kedua..
    dan itu tentunya berdampak negatif, yg tdnya demokratism menjadi semi otoriterism-kapitalism.

    • Joan Arae says:

      Thank you! 🙂

      Yang terpenting dan patut untuk dijunjung adalah setiap peraturan seharusnya memiliki landasan yang kuat dan berdasarkan atas kebutuhan penyejahteraan rakyat secara komunal bukan golongan ataupun individual. Semoga Indonesia bisa melangkah ke arah yang lebih baik 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • Joan Arae


    "Art is my breath.. As long as I breathe, Art never dies.."

    A young energetic girl who realizes her existence in this world as a human learner and kept asking in her mind "Why I can't stop thinking & doing here?".

    Gonna be on top! ♥

%d bloggers like this: